Jakarta, Gatra.com – Ketua Umum (Ketum) LSM Pemantau Kinerja Aparatur Negara (Penjara) 1, Teuku Z. Arifin, mendesak agar pengisian komisaris BUMN bukan lagi berdasarkan motivasi politis atau bagi-bagi kue keuasaan.
Arifin dalam keterangan pers pada Jumat, (21/6), menyampaikan, pengisian jabatan komisaris berbagai BUMN kerap dijadikan bancakan pihak pemenang Pemilu sehingga penunjukan pejabat tersebut bukan berdasarkan keahlian dan profesionalisme.
Untuk menghentikan praktik tersebut, lanjut Arifin, Penjara 1 mendesak rezim yang akan berkuasa untuk menghentikan praktik tersebut dengan melakukan reformasi proses pengangkatan komisaris BUMN.
Reformasi pengangkatan komisaris berbagai BUMN tersebut merupakan keniscayaan agar perusahaan pelat merah dan anak cucunya dijalankan secara efektif dan efisien.
Arifin menyoroti bahwa kerugian yang sering dialami oleh BUMN bukan semata-mata karena ketidakmampuan bersaing di pasar, melainkan lebih sering disebabkan oleh kepemimpinan yang lebih mementingkan loyalitas politik daripada kompetensi profesional.
Kondisi tersebut, lanjut Arifin, jelas bertentangan dengan Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN yang secara eksplisit menyatakan bahwa BUMN didirikan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dan meningkatkan nilai ekonomi negara.
“Penjara 1 mendesak pemerintah untuk mereformasi syarat dan proses pengangkatan komisaris BUMN dengan menitikberatkan pada profesionalisme dan independensi,” ujarnya.
Pihaknya juga menyerukan untuk mengeliminasi atau mengakhiri praktik rangkap jabatan yang seringkali inefisien dan mendorong penerapan mekanisme seleksi yang transparan serta berbasis merit.
“Pemerintah perlu memastikan bahwa setiap individu yang diangkat memenuhi kriteria profesional yang ketat dan dapat secara aktif berkontribusi terhadap peningkatan kinerja BUMN,” katanya.
Arifin menegaskan bahwa integritas dan kompetensi harus menjadi fondasi dari setiap pengangkatan untuk memastikan BUMN dapat beroperasi maksimal, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memajukan ekonomi nasional.
“LSM Penjara 1 berkomitmen untuk terus memantau dan mendesak adanya transparansi dan akuntabilitas dalam manajemen BUMN,” ujarnya.
Arifin menyampaikan, pihaknya akan berupaya keras memperjuangkan tata kelola yang lebih baik dan mengurangi campur tangan politik yang sering menghambat efisiensi dan pertumbuhan perusahaan milik negara di Indonesia.
https://ouo.io/4V1MXY
GATRA 